Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

1. DASAR HUKUM
   • KEP-321/PJ/2012 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013) tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 (berlaku sejak 1 Agustus 2012) tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KEP-233/PJ/2012 mencabut KEP-34/PJ/2003 (mulai berlaku pada tanggal 14 februari 2003 yang dipergunakan pertama kali untuk SPT masa PPN/PPnBM bulan Januari 2003 dan SPT Tahunan 2002)

2. PENYUSUNAN KLU
   • Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, selanjutnya disebut KLU, disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, Golongan Sub Golongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi. (Diktum Kesatu KEP-233/PJ/2012)

2. KEGUNAAN KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)
   • Kode KLU dipergunakan untuk : (Pasal I angka 1 KEP-321/PJ/2012)
     1. Penatausahaan data Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak dalam Master File Wajib Pajak dan Kelompok Kegiatan Ekonomi pada Surat Pemberitahuan;
     2. Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto;
     3. Keperluan  lainnya.

4. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA  (Untuk melihat Kode KLU KLIK DISINI LAMPIRAN II KEP-321/PJ/2012)

• KLU didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2009 Cetakan III. Namun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi perpajakan dan evaluasi pendapatan negara dari pajak maka dilakukan beberapa penyesuaian atas KBLI 2009 tersebut.

5. HAL-HAL YANG MENDASAR DALAM KLU (Lampiran I KEP-321/PJ/2012)
   1. KLU menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLU, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama.
      • Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut:

      • x	-	-	-	-	=	Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU
        x	x	x	-	-	=	Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU
        x	x	x	x	-	=	Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU
        x	x	x	x	x	=	Kode Kelompok , terdiri atas lima digit dan berfungsi sebagai kode KLU Wajib Pajak

   2. Struktur dan pemberian kode untuk KLU adalah seperti berikut:
      1. Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu digit kode alfabet. Dalam KLU, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 21 kategori. Kategori - kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan U.
      2. Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya 5 golongan pokok, kecuali industri pengolahan) menurut sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
      3. Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan  golongan.
      4. Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan subgolongan.
      5. Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen.

6. PERBANDINGAN KLU WP 2003 DENGAN KLU 2012 (Lampiran I KEP-321/PJ/2012)

• KLU 2012			KLU 2003
  Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok
  A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	01 s.d 03	A	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	01 dan 02
  			B	Perikanan	5
  B	Pertambangan dan Penggalian	05 s.d 09	C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14
  C	Industri Pengolahan	10 s.d. 33	D	Industri Pengolahan	15 s/d 37
  D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35	E	Listrik , Gas dan Air	40 dan 41
  E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	36 s.d. 39
  F	Konstruksi	41 s.d. 43	F	Konstruksi	45
  G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45 s.d. 47	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54
  H	Transportasi dan Pergudangan	49 s.d. 53	I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	60 s/d 64
  I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55 dan 56	H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55
  J	Informasi dan Komunikasi	58 s.d. 63
  K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64 s.d. 66	J	Perantara Keuangan	64 s/d 67
  L	Real Estat	68	K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74
  M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	69 s.d. 75
  N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	77 s.d. 82
  O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	84	L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75
  P	Jasa Pendidikan	85	M	Jasa Pendidikan	80
  Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 s.d. 88	N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85
  R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi		O	asa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93
  S	Kegiatan Jasa Lainnya
  T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan		P	Jasa Perorangan	95
  U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99	Q	Badan Internasioanal, dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99
  			X	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	0

7. KETENTUAN MULAI 1 AGUSTUS 2012 s.d. 31 DESEMBER 2012
   1. Kode Kalsifikasi Lapangan Usaha (Lampiran  II KEP-233/PJ/2012)
   • KLU didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2009 Cetakan III.
   2. Hal-Hal Yang Mendasar Dalam KLU (LAMPIRAN I KEP-233/PJ/2012)
      1. KLU menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLU, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama.
         • Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut :

         • x	x	x	x	x	=	Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
           x	x	-	-	-	=	Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU
           x	x	x	-	-	=	Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU
           x	x	x	x	-	=	Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU
           x	x	x	x	x	=	Kode Kelompok Kegiatan Ekonomi, dalah sama dengan kode KLU

      2. Struktur dan pemberian kode untuk KLU adalah sebagai berikut:
         1. Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu kode alfabet. Dalam KLU, seluruh kegiatan ekonomi di INdonesia digolongkan menjadi 21 kategori. kategori-kategori tersebut diberi kode huruf A sampai dengan U.
         2. Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya 5 golongan pokok, kecuali industri pengolahan) menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
         3. Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok yang berkaitan dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya sembilan golongan.
         4. Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya sembilan subgolongan.
         5. Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen.
   3. Perbandingan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 dengan KLU berdasarkan KEP-233/PJ/2012 : (Lampiran I KEP-233/PJ/2012)

      • KLU			KLU 2003
        Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok
        A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	01 s.d 03	A	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	01 dan 02
        			B	Perikanan	5
        B	Pertambangan dan Penggalian	05 s.d 09	C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14
        C	Industri Pengolahan	10 s.d. 33	D	Industri Pengolahan	15 s/d 37
        D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35	E	Listrik , Gas dan Air	40 dan 41
        E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	36 s.d. 39
        F	Konstruksi	41 s.d. 43	F	Konstruksi	45
        G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	45 s.d. 47	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-Barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54
        H	Transportasi dan Pergudangan	49 s.d. 53	I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	60 s/d 64
        I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55 dan 56	H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55
        J	Informasi dan Komunikasi	58 s.d. 63
        K	Jasa Keuangan dan Asuransi	64 s.d. 66	J	Perantara Keuangan
        L	Real Estat	68	K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74
        M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	69 s.d. 75
        N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	77 s.d. 82
        O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	84	L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75
        P	Jasa Pemdidikan	85	M	Jasa Pendidikan	80
        Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86 s.d. 88	N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85
        R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	90 s.d. 93	O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93
        S	Kegiatan Jasa Lainnya	94 s.d. 96
        T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	97 dan 98	P	Jasa Perorangan	95
        U	Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99	Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99
        			X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	0

8. KETENTUAN SEBELUM 1 AGUSTUS 2012
   1. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha 2003 (KLIK DISINI  Lampiran KEP-34/PJ/2003)
      
      • Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2000.
         
   2. Hal-hal Yang Mendasar dalam KLU Wajib Pajak 2003 (Lampiran I KEP-34/PJ/2003)
      1. KLU 2003 menggunakan kode angka sebanyak 5 (lima) digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLU, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama.
         • Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut:

         • x	x	x	x	x	=	Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
           x	x	-	-	-	=	Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU
           x	x	x	-	-	=	Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU
           x	x	x	x	-	=	Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU
           x	x	x	x	x	=	Kode Kelompok Kegiatan Ekonomi, dalah sama dengan kode KLU

      2. Struktur dan pemberian kode untuk KLU 2003 adalah sebagai berikut:
         1. Kategori, menunjukkan garis pokok penggolongan kegiatan ekonomi. Penggolongan ini diberi kode satu kode alfabet. Dalam KLU 2003, seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia digolongkan menjadi 18 kategori. Kategori-kategori tersebut diberi kode huruf dari A sampai dengan Q, dan X untuk kegiatan yang belum jelas batasannya.
         2. Golongan Pokok, merupakan uraian lebih lanjut dari kategori. Setiap kategori diuraikan menjadi satu atau beberapa golongan pokok (sebanyak-banyaknya 5 golongan pokok, kecuali industri pengolahan) menurut sifat-sifat masing-masing golongan pokok. Setiap golongan pokok diberi kode dua digit angka.
         3. Golongan, merupakan uraian lebih lanjut dari golongan pokok. Kode golongan terdiri dari tiga digit angka yaitu dua digit angka pertama menunjukkan golongan pokok dan atau satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari setiap golongan bersangkutan. Setiap golongan pokok dapat diuraikan menjadi sebanyak-banyaknya 9 golongan.
         4. Subgolongan, merupakan uraian lebih lanjut dari kegiatan ekonomi yang tercakup dalam suatu golongan. Kode subgolongan terdiri dari empat digit, yaitu kode tiga digit angka pertama menunjukkan golongan yang berkaitan, dan satu digit angka terakhir menunjukkan kegiatan ekonomi dari subgolongan bersangkutan. Setiap golongan dapat diuraikan lebih lanjut menjadi sebanyak-banyaknya 9 subgolongan.
         5. Kelompok, dimaksudkan untuk memilah lebih lanjut kegiatan yang tercakup dalam suatu subgolongan, menjadi beberapa kegiatan yang lebih homogen.

3. Untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi yang belum tercakup dalam setiap klasifikasi, maka KLU 2003 menambahkan satu kategori. Kategori tersebut diberi kode alfabet "X" yang akan mencakup Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya. Kode angka dua digit untuk Golongan Pokok yang tercakup dalam kategori ini adalah 00. Karena Golongan Pokok ini tidak dipilah lebih lanjut, maka kode angka tiga digit untuk Golongannya adalah 000. Selanjutnya, kode empat digit dan kode angka lima digit berturut-turut adalah 0000 dan 00000.

3. perbandingan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 : (Lampiran I KEP-34/PJ/2003)

• KLU 2003			KLU 1994
  Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Sektor	Judul Sektor
  A	Pertanian Perburuan dan Kehutanan	01 dan 02	1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan
  B	Perikanan	05
  C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14	2	Pertambangan dan penggalian
  D	Industri Pengolahan	15 s/d 37	3	Industri Pengolahan
  E	Listrik, Gas dan Air	40 dan 41	4	Listrik, gas dan air minum
  F	Konstruksi	45	5	Konstruksi
  G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54	6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
  H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55
  I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	60 s/d 64	7	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi
  J	Perantara Keuangan	64 s/d 67	8	Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
  K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74
  L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75	9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
  M	Jasa Pendidikan	80
  N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85
  O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93
  P	Jasa Perorangan	95
  Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99
  X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	00	0	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasanny